Kepala Staf Kepresidenan(KSP) Moeldoko menanggapi laporan Bloomberg yang mencatat pandemi Covid 19 di Indonesia baru akan berakhir 10 tahun ke depan. Mantan Panglima TNI itu menilai, prediksi dari Bloomberg berlebihan. Bahkan, ia menyarankan media yang berbasis di AS itu harus belajar dulu sebelum menyimpulkannya.

Hal itu disampaikan Moeldoko dalam Webinar Jurnalisme Berkualitas' untuk memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2021, Minggu (7/2/2021). "Suruh belajar sini dululah Bloomberg itu," kata Moeldoko. Menurut Moeldoko, pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin agar vaksinasi rampung dalam 1,5 tahun.

"Kemarin dalam sidang kabinet sudah dipikirkan bagaimana keinginan Pak Jokowi untuk secepatnya (vaksinasi) setahun setengah (selesai)," kata Moeldoko. Bahkan, lanjut Moeldoko, penanganan akan lebih cepat jika produksi vaksin Indonesia segera selesai. Terlebih, adanya rencana vaksin dalam negeri yang juga akan diproduksi.

"Kalau vaksin Merah Putih sudah berproduksi tahun 2022 itu lebih cepat lagi," tegasnya. Sebelumnya, berdasarkan hitungan Bloomberg, proses vaksinasi di Indonesia masih kalah cepat dengan beberapa negara negara lainya. Bloomberg memprediksi, dengan tingkat vaksinasi saat ini, Indonesia baru bisa menjangkau 75 persen vaksinasi populasi dengan dua dosis vaksin dan mengakhiri pandemi sekitar 10 tahun lagi.

Indonesia tidak sendiri, dengan analisis yang serupa, India dan Rusia juga memiliki waktu estimasi sama, yakni menunggu hingga satu dekade lamanya. Prediksi itu diambil setelah Bloomberg membangun basis data suntikan vaksinasi Covid 19 terbesar yang diberikan di seluruh dunia, dengan lebih dari 119 juta dosis diberikan di seluruh dunia. Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto ikut menanggapi prediksi Bloomberg yang menyebut pandemi berakhir di Indonesia sekitar 10 tahun lagi.

Agar prediksi itu tak terjadi, ia meminta pemerintah segera mempercepat proses vaksinasi. Slamet mengungkapkan ada tiga cara yang bisa dilakukan pemerintah, agar proses vaksinasi bisa dilakukan lebih cepat. "Pertama, ketersediaan vaksin itu sendiri. Kedua, menggunakan seluruh fasilitas kesehatan pemerintah untuk melakukan vaksinisasi."

"Ketiga, mempercepat vaksin mandiri," kata Slamet kepada , Senin (8/2/2021). Menurut Slamet, penggunaan seluruh fasilitas kesehatan harus dilakukan agar akses masyarakat dekat terhadap vaksinasi Covid 19. Ia menyebutkan, IDI tidak merekomendasikan vaksinisasi dilakukan di satu tempat saja.

"Kalau misal dilakukan hanya di Gelora Bung Karno, itu jauh dari masyarakat. Jadi ya hanya menjangkau yang dekat dengan area itu saja," ungkap Slamet. "Tapi pemerintah, harus menggunakan fasilitas kesehatan yang dekat dan mudah dijangkau aksesnya oleh masyarakat." "Seperti puskesmas kelurahan, puskesmas pembantu, klinik pratama, praktek dokter," tambahnya.

Slamet juga meminta pemerintah untuk waspada terhadap prediksi Bloomberg. Lebih baik, kata Slamet, prediksi itu dijadikan pengingat pemerintah untuk segera fokus meredakan pandemi Covid 19 yang terjadi. Seperti diketahui, vaksinisasi Covid 19 dilakukan sejak 13 Januari 2021.

Vaksinisasi pertama kali dilakukan pada Presiden Joko Widodo. Vaksinisasi tahap pertama diprioritaskan untuk tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Menurut data terbaru, 900.000 dari 1,5 juta tenaga kesehatan sudah disuntik vaksin.

Pemerintah diketahui menargetkan 70 persen penduduk Indonesia atau 182 juta jiwa, untuk disuntik vaksin dalam kurun waktu satu tahun.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *